Kanwil Kemenkumham NTT dan Komisi XIII DPR RI Perkuat Sinergi Pengawasan Legislasi di Universitas Flores Ende

Andreas Hugo Pareira, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI (Foto : istimewa)

Ende - Nusapagi.com || Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur bersama Komisi XIII DPR RI melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Hubungan Kelembagaan di Universitas Flores (Unflor) Ende , Senin (1/12/2025). Kegiatan ini menjadi ruang strategis dalam memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap tugas eksekutif di bidang hukum, HAM, dan administrasi negara.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Silvester Sili Laba, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan sinergi antara pemerintah dan DPR sangat penting untuk menghadirkan tata kelola hukum yang responsif terhadap kebutuhan publik. Ia menyebut, kerja sama tersebut mencakup pembahasan sejumlah agenda strategis, mulai dari peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, hingga layanan kekayaan intelektual.

“Sinergi Kemenkumham dengan Komisi XIII adalah wujud pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif atas tugas eksekutif di bidang hukum serta upaya memperkuat kebijakan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Silvester.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, dan turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Ende serta para dosen dan mahasiswa. Bupati Badeoda menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem hukum nasional dan memastikan pelayanan publik berjalan efektif sesuai perkembangan zaman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang dialog konstruktif antara DPR sebagai wakil rakyat, pemerintah, dan civitas akademika. Menurutnya, hasil diskusi di kampus mampu melahirkan kebijakan konkret yang dibutuhkan masyarakat.

“Forum seperti ini menghasilkan langkah nyata, misalnya peningkatan akses layanan hukum dan fasilitasi kekayaan intelektual di NTT,” tegas Andreas di hadapan peserta kegiatan.

Foto bersama Bupati, DPR RI, Kakanwil Hukum NTT, dan Peserta Kegiatan (Foto : istimewa)

Rektor Universitas Flores, Willybrodus Lamana, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi XIII dan Kanwil Kemenkumham NTT di lingkungan akademik. Ia menekankan bahwa mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus memahami peran tiap pemangku kepentingan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik.

“Di era globalisasi dan digitalisasi, memahami fungsi serta kolaborasi antar-stakeholder menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi dinamika hukum dan pemerintahan,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat hubungan kelembagaan antara pemerintah, legislatif, dan perguruan tinggi sekaligus memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat NTT, khususnya dalam pengembangan kekayaan intelektual di kalangan akademisi dan pelaku usaha muda.***(NP/Efrid Bata)