Forum Koordinasi Tata Ruang Pulau Flores Digelar di Labuan Bajo, Dorong Pembangunan Pariwisata Super Premium

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi (Foto : NP/GB)

Labuan Bajo - Nusapagi.com || Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menyelenggarakan Forum Koordinasi Tata Ruang Pulau Flores pada Kamis (21/8/2025). Acara yang berlangsung di Aula Sekda Kabupaten Manggarai Barat ini mengusung tema “Mendorong Tata Ruang Pulau Flores dalam Rangka Mendukung Pembangunan Kawasan Pariwisata Super Premium Labuan Bajo dan Sekitarnya.”

Forum ini menjadi wadah strategis untuk menjembatani berbagai tantangan pembangunan dan mendorong solusi kolektif. Melalui forum tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah se-Flores berkomitmen menyinergikan kebijakan, data, serta inisiatif lintas sektor dalam pembangunan tata ruang terpadu yang berkelanjutan.

Flores, Episentrum Pembangunan Timur Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pulau Flores memiliki posisi strategis dalam pembangunan kawasan timur Indonesia. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam, ekosistem laut, serta keragaman budaya menjadikan Flores sebagai wilayah dengan potensi besar di sektor pariwisata, perikanan berkelanjutan, pertanian, hingga investasi berbasis kearifan lokal.

“Dalam RPJM disebutkan bahwa Flores memiliki pariwisata, pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan kawasan lindung. Sementara Manggarai Barat ditopang oleh pariwisata Labuan Bajo, produksi padi, dan kawasan lindung TNK. Adapun Manggarai dan Manggarai Timur memiliki potensi pariwisata, peternakan, serta energi,” jelas Nazib.

Ia menambahkan, Labuan Bajo sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Premium melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2018 bukan hanya simbol kemajuan wilayah timur, tetapi juga bagian dari visi nasional dalam mendorong pariwisata unggul sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

Namun, Deputi Nazib menekankan bahwa pembangunan kawasan ini harus didukung tata ruang yang terencana, legal, dan operasional agar tidak bersifat eksploitatif, melainkan berkelanjutan serta memberi keadilan bagi masyarakat lokal.

Tantangan Tata Ruang di Flores

Lebih lanjut, Nazib mengungkapkan bahwa sejumlah kabupaten di Flores masih menghadapi kendala dalam penyusunan dan legalitas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), serta sinkronisasi antar sektor. Hambatan teknis seperti keterbatasan SDM dan data spasial, ditambah lemahnya koordinasi antar instansi, menjadi faktor yang menghambat optimalisasi pembangunan kawasan.

“Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya pelayanan perizinan, kepastian hukum, pemanfaatan ruang, hingga investasi daerah yang belum terintegrasi secara menyeluruh,” tegasnya.

Peserta ForumKoordinasi Tata Ruang Pulau Flores di Labuan Bajo (Foto : NP/GB)

Komitmen Daerah

Sementara itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang dinilainya sangat peduli pada pembangunan Flores. Ia menegaskan, penetapan Labuan Bajo sebagai salah satu dari lima Destinasi Super Prioritas (DSP) bukan hanya untuk kemajuan Manggarai Barat, melainkan juga untuk kesejahteraan seluruh Flores.

“Penataan ruang menjadi hal yang sangat penting. Masukan dan saran masyarakat sangat diharapkan agar kemajuan sektor pariwisata maupun sektor lain tidak bersifat sesaat, tetapi berkelanjutan,” kata Bupati Edi.

Ia menambahkan, forum ini harus menjadi titik awal bagi aksi nyata. “Bukan hanya sebatas diskusi dan perencanaan, tetapi juga implementasi yang membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Peserta Forum

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat lintas kementerian dan daerah, di antaranya Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Infrastruktur Arif Rahman, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana (secara daring), serta perwakilan KKP, Bappenas, Kemenparekraf, Kementerian Kehutanan, Pemprov NTT, pemerintah kabupaten se-Flores dan Lembata, serta para undangan lainnya.***(NP/Gonzales B)