 |
| Vinsen Sangu |
Ende - Nusapagi.com || Benang kusut kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Ende belakangan mulai ditemukan. Komisi II DPRD Ende, Kamis (8/9/2022) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Depot Pertamina Ende dan menemukan fakta tiga bulan terakhir tidak ada pembelian minyak tanah non subsidi sementara saat ini ada pekerjaan yang menggunakan minyak tanah.
Pihak SBM Ritil III NTT yang bertugas mendistribusikan minyak tanah menegaskan stok aman dan kelangkaan yang terjadi bukan pada alokasi.
Menyikapi jawaban dari SBM Ritil III NTT ketua Fraksi PDIP DPRD Ende, Vinsen Sangu mengatakan bahwa benang merah persoalan kelangkaan itu sudah bisa diketahui dari fakta tersebut. Kelangkaan minyak tanah di Ende bukan pada masalah alokasi dari Depot Pertamina tetapi pada distribusi di lapangan.
Pemerintah mesti mengurai persoalan tersebut di lapangan karena biang kelangkaan itu terjadi di sana. Vinsen menilai selama ini pemerintah tidak tegas sehingga masalah yang sama terjadi pada setiap tahun atau berulang tahun lagi. Ketidaktegasan pemerintah terhadap persoalan ini maka DPRD Ende menuding pemerintah adalah bagian dari mafia minyak tanah di Kabupaten Ende.
" Masalahnya bukan di Depot tetapi pada distribusi di lapangan. Pemerintah mesti tegas pada agen dan pangkalan. Selama ini pemerintah tidak tegas maka kita boleh bilang pemerintah adalah bagian dari mafia minyak tanah di Ende. Pemerintah mesti tegas terhadap masalah ini sehingga bisa melepaskan diri dari tudingan sebagai bagian dari mafia minyak tanah," kata Vinsen.
Sikap tegas dari pemerintah melalui satgas pengawasan mulai dari proteksi terhadap agen yang melakukan distribusi ke pangkalan dan pengecer untuk mencegah ruang mafia. Koordinasi pengawasan lebih diperketat, jika menemukan ada oknum atau pangkalan yang bermain maka ijin pangkalan tersebut mesti dicabut dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Jangan berikan toleransi karena ruang ini akan dimanfaatkan lagi oleh oknum - oknum tersebut.
" Fraksi PDIP meminta pemerintah tidak perlu takut mengambil kebijakan. Jika ada yang nakal cabut saja ijinnya dan proses hukum. Pemerintah harus tegas terhadap mafia minyak tanah di Ende karena stok dan distribusi dari Depot Pertamina tidak bermasalah," kata Vinsen.
Vinsen juga mengingatkan pemerintah agar tegas kepada vendor atau ntraktor proyek yang pekerjaannya menggunakan minyak tanah. Vendor tersebut mesti diarahkan membeli minyak tanah non subsidi. Dikatakannya bahwa data dan penjelasan SBM Ritil III NTT menyatakan tidak ada pembelian minyak tanah non subsidi menjadi acuan pemerintah untuk melakukan pengawasan di lapangan.
" Data dan penjelasan dari SBM Ritil III NTT itu menjadi rujukan dan patut dicurigai ada mafia minyak tanah subsidi di Ende. Pemerintah mesti melakukan pengawasan lapangan menegaskan kepada vendor proyek dan usaha industri lainnya yang menggunakan minyak tanah wajib membeli minyak tanah non subsidi," katanya.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindistrian Kabupaten Ende, Mohamad Sharir mengatakan bahwa terkait dengan kelangkaan minyak tanah di Ende Dinas Perdagangan bersama pihak - pihak terkait sudah menggelar rapat dan turun ke lapangan.
Sharir mengatakan hingga saat ini distribusi dari Depot Pertamina oleh agen dan dari agen ke pangkalan tidak ada masalah. Dinas Perdagangan dan tim Satgas pengawasan minyak tanah subsidi sudah menemukan satu pangkalan nakal dan ijin dari pangkalan tersebut sudah dicabut.
Diberitakan sebelumnya di media ini, Sales Brand Manajer (SBM) Ritil III NTT, Nuriva Joko Wibowo saat audiens dengan Komisi II DPRD Ende menyampaikan bahwa stok minyak tanah non subsidi menumpuk di Depot Pertamina Ende. Joko menyebutkan tiga bulan terakhir tidak ada pembelian minyak tanah non subsidi.
" Kontraktor atau vendor proyek yang bekerja menggunakan minyak tanah untuk campuran aspal mestinya membeli minyak tanah non subsidi. Tapi pada tiga bulan terakhir tidak ada pembelian minyak tanah non subsidi," katanya.
Joko Wibowo mengatakan saat ini stok minyak tanah non subsidi masih menumpuk di Depot. Pihaknya sudah menanyakan kepada pemerintah terkait waktu pelepasan proyek dan jika ada pelepasan proyek maka pemerintah mengarahkan kontraktor agar membeli minyak tanah non subsidi.
" Kemarin kami sudah tanyakan kepada pemerintah terkait waktu pelepasan proyek dan apakah ada proyek yang dilepas pada bulan ini. Jika ada proyek tolong kasih tau kami dan arahkan kontraktor beli minyak tanah non subsidi. Proyek jalan, aspal atau lapen pasti gunakan minyak tanah dan kontraktor wajib beli minyak tanah non subsidi, kami ada stoknya," kata Joko.
Dihadapan Komisi II DPRD Ende, Joko Wibowo menegaskan kelangkaan minyak tanah subsidi di lapangan pada satu bulan belakangan bukan pada alokasi atau stok tetapi ada permainan di lapangan. Pihaknya memastikan stok aman, distribusi lancar dan selalu diantisipasi sejak jauh hari.
Joko mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Ende jika ada proyek yang gunakan minyak tanah campur aspal maka arahkan vendor atau kontraktor beli minyak tanah non subsidi.
Stok Minyak Tanah Subsidi Aman
Menurut data dari SBM Ritil III NTT stok minyak tanah subsidi di Depot Pertamina Ende aman untuk 15 hari kedepan. Stok yang tersedia saat ini sebanyak 578 Kl.
Sedangkan stok minyak tanah non subsidi sejak Januari hingga September 2022 sebanyak 578 Kl dan masih menumpuk di Depot karena baru dibeli sebanyak 2 Kl.*** Willy.
Centang kotak Notify Me agar mendapatkan notifikasi via email jika ada yang membalas komentar.