Bupati Djafar Minta Polisi Usut dan Tangkap Mafia Minyak Tanah Subsidi di Ende

Fakta  kelangkaan yang masih terjadi dan ketidakmampuan pemerintah  mengungkap akar masalah ini maka DPRD Ende merekomendasikan penjualan minyak tanah di kantor kelurahan. Satu pekan terakhir kantor kelurahan disulap jadi pangkalan sementara melayani warga. Namun kebijakan ini disoroti karena bukan sebagai solusi mengatasi masalah kelangkaan yang selalu berulang tahun.

Bupati Ende, Djafar Achmad kepada wartawan di RSUD Ende, Jumat (16/9/2022) sore mengatakan pemerintah telah melakukan razia lapangan dan jalur distribusi namun tidak menemukan akar persoalan serta oknum atau mafia minyak tanah subsidi. 

Kata Bupati kelangkaan  minyak tanah di Kabupaten Ende sudah terjadi setiap tahun maka harus ditemukan akar masalahnya. Bupati meminta polisi membantu mengusut di lapangan. Jika menemukan ada pihak yang bermain maka mesti ditangkap dan proses hukum. 

" Sudah empat minggu kita lakukan razia di agen dan pangkalan serta pasar tapi tidak temukan siapa yang bermain di sana. Kita minta polisi bantu usut dan lacak, jika ditemukan maka tangkap dan proses secara hukum," kata Bupati.

Bupati Djafar juga menegaskan jika permainan itu dilakukan oleh agen atau pangkalan,  pemerintah akan mencabut izinnya dan merekomendasikan untuk diproses. 

" Kita minta bantuan polisi cari siapa yang bermain dan tangkap biar diproses. Jika itu ada di agen dan pangkalan maka izinnya dicabut dan diproses hukum. Ende ini kecil, pasti akan ditemukan siapa yang bermain di sana," tegas Bupati Djafar.

Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan penjualan minyak tanah di kantor kelurahan bertujuan melayani warga. Kebijakan  ini juga untuk memutuskan mata rantai oknum atau pihak yang bermain dengan minyak tanah subsidi. 

" Kita jual di kantor kelurahan untuk selamatkan rakyat dari permainan mafia. Saya akan panggil agen dan pangkalan untuk bahas masalah ini. Mereka akan menjelaskan dan bicara tentang ini," kata Bupati.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Mohamad Sharir dihubungi media ini, Jumat (16/9/2022) siang mengatakan bahwa penjualan minyak tanah subsidi di kantor kelurahan tetap berlangsung untuk beberapa hari kedepan. Jika kondisinya sudah membaik baru dikembalikan ke pangkalan.

Penelusuran media ini kebijakan penjualan minyak tanah secara terpusat satu pekan terakhir mulai menuai masalah. Warga mengeluh menghabiskan waktu mengantre mendapatkan minyak tanah dan meminta dikembalikan ke pangkalan. Petugas di kelurahan kewalahan melayani warga yang datang membeli karena kuota yang diberikan terbatas. Sementara pemilik pangkalan berharap segera dikembalikan karena kebijakan ini mematikan usahanya.

Media ini juga mendapatkan fakta dari SBM Ritil III NTT bahwa tiga bulan terakhir tidak ada pembelian minyak tanah non subsidi di Depot Pertamina Ende. Stok minyak tanah non subsidi masih menumpuk di Depot Pertamina karena tidak ada pengusaha atau vendor proyek yang membeli untuk keperluan pekerjaan atau usahanya.*** Willy.