Reses II DPRD Ende, Mikhael Tani Badeoda Serap Aspirasi Warga Mautapaga

Anggota DPRD Ende, Mikhael Tani Badeoda saat Reses dengan Masyarakat di Kelurahan Mautapaga (Foto : NP/EB)

Ende - Nusapagi.com || Anggota DPRD Kabupaten Ende, Mikhael Tani Badeoda, melaksanakan Reses II Tahun 2026 di Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan ini dimanfaatkan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) I yang meliputi Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara, dan Ende Selatan.

Reses yang digelar di RT 031 RW 016 tersebut dipandu Ketua RT setempat, Bapak Titus Tara.

Dalam pengantarnya, Ketua RT menyampaikan bahwa wilayah itu dihuni sekitar 700 jiwa dengan kurang lebih 300 rumah tangga. Masyarakatnya tergolong heterogen, baik dari segi suku, agama, maupun profesi.

Dalam dialog bersama warga, Mikhael yang merupakan politisi Partai Demokrat menjelaskan bahwa reses adalah kewajiban anggota DPRD untuk turun langsung ke lapangan guna mendengar, mencatat, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan anggaran dan kebijakan daerah.

“Reses merupakan sarana menyerap usulan masyarakat, terutama yang menyangkut kepentingan umum seperti pembangunan jalan, penyediaan air bersih, dan pengamanan daerah aliran sungai,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan reses kali ini dilakukan secara efisien dengan dua titik kegiatan per anggota dewan agar tetap efektif tanpa mengurangi substansi penyerapan aspirasi.

Di sisi lain, ia juga menyinggung pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.

Warga Masyarakat RT. 031 RW 16 Kelurahan Mautapaga yang hadir kegiatan Reses (Foto : NP/EB)

Pa Boy, warga yang tinggal di bantaran sungai, mengapresiasi kunjungan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa warga secara swadaya telah mengumpulkan batu dan memasang bronjong sebagai upaya pengamanan tebing sungai. Namun, masih dibutuhkan tambahan 21 unit bronjong untuk mencegah longsor dan banjir.

Sementara itu, Paulina menyoroti persoalan administrasi perpajakan, khususnya terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Menurutnya, masih ada warga yang belum memiliki SPPT sehingga berdampak pada rendahnya realisasi PAD.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan pendampingan agar proses pengurusan lebih mudah dan tertib.

Aspirasi lainnya disampaikan Frans yang menyebut wilayahnya sebagai kawasan pinggiran yang membutuhkan perhatian lebih.

Ia meminta dukungan pembangunan jalan masuk Lorong Brimob guna memperlancar akses transportasi dan aktivitas ekonomi warga.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Mikhael menegaskan seluruh aspirasi akan dicatat dan diperjuangkan sesuai mekanisme serta skala prioritas pembangunan daerah.

Reses berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh antusiasme. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih merata dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat di Kabupaten Ende.***(NP/Efrid Bata)