Reses di Kelurahan Kelimutu, Mikhael Tani Badeoda Serap Aspirasi Warga Soal Parkir, Lampu Lorong hingga Drainase

Anggota DPRD Ende, Mikhael Tani Badeoda bersama RT. 097 saat Reses di Kelurahan Kelimutu ( Foto : NP/EB)

Ende - Nusapagi.com || Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Partai Demokrat, Mikhael Tani Badeoda, melaksanakan reses masa sidang II Tahun 2026 di RT 007 dan RT 008, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Rabu (4/3/2026).

Hadiri dalam kegiatan reses ini Ketua RT 007 Leonardus B bersama sejumlah warga RT. 007 dan para tokoh lingkungan setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Mikhael menjelaskan makna dan tujuan reses sebagai momentum bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.


Mikhael menyampaikan bahwa pelaksanaan reses kali ini berlangsung dalam situasi efisiensi anggaran yang berdampak secara nasional, termasuk di Kabupaten Ende.

“Biasanya kami melaksanakan reses di lima titik, namun kali ini setiap anggota DPRD hanya mendapat dua titik. Kondisi fiskal daerah sedang lesu, sehingga pemerintah daerah bersama DPRD terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Salah satu langkah yang tengah didorong adalah penertiban pasar di Kota Ende, khususnya Pasar Wolowona dan Pasar Mbongawani. Menurutnya, penataan pasar yang baik akan berdampak pada peningkatan PAD sekaligus menciptakan tata kota yang lebih tertib.

Dalam kesempatan itu, Mikhael juga menekankan pentingnya mendukung program “Ende Bersih” yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Ia berharap Kota Ende menjadi kota yang hidup, bersih, dan sehat sehingga perputaran ekonomi masyarakat dapat berjalan optimal.

Ia menegaskan bahwa aspirasi yang akan diperjuangkan adalah kebutuhan yang berdampak luas bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan, tembok penahan, serta drainase.

“Ende harus menjadi kota ASRI — Aman, Sejuk, Resik, dan Indah,” tegasnya.

Warga RT. 007 saat mengikuti Reses II Bapak Mikhael Tani Badeoda di Kelurahan Kelimutu (Foto : NP/EB)

Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan berbagai usulan dan keluhan.

Om Frits menyoroti perlunya penertiban parkir serta penyediaan pangkalan ojek. Menurutnya, banyak ojek yang parkir di depan toko sehingga menghambat aktivitas bongkar muat barang. Ia juga mengeluhkan kondisi sejumlah lapak yang gelap dan retak, serta mempertanyakan pengelolaan pajak kendaraan.

Sementara itu, Om Santos menyoroti pentingnya hubungan harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif. Ia berharap sinergi kedua lembaga tersebut dapat ditingkatkan karena masyarakat menjadi pihak yang terdampak jika hubungan tidak berjalan baik.

Selain itu, ia meminta adanya sosialisasi yang jelas terkait regulasi pajak, khususnya bagi pengusaha warung.

“Kalau aturan sudah ada, perlu ada sosialisasi dari bagian hukum agar masyarakat paham,” ujarnya.

Warga juga mengusulkan perbaikan lampu lorong serta saluran pembuangan air guna meningkatkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Mikhael menyatakan akan memperjuangkan usulan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui mekanisme yang berlaku di DPRD.

Ia menegaskan bahwa reses bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan wadah penting untuk memastikan suara masyarakat terserap dan diperjuangkan dalam kebijakan daerah.

“Kami hadir untuk mendengar dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi akan kami catat dan tindak lanjuti sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.***(NP/Efrid Bata)