Bupati Ende : 58 Persen Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih

Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, SH., MH (Foto : NP/EB)

Ende - Nusapagi.com ||  Pemerintah Kabupaten Kabupaten Ende menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa bertempat di Aula Paroki St. Yosep Onekore, Kamis (26/2/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut dibuka langsung oleh Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda, didampingi Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere, serta dihadiri Para Kepala Dinas, seluruh camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Ende.

Dalam keterangannya kepada para wartawan usai membuka kegiatan, Bupati Yosef Badeoda menegaskan bahwa seluruh desa di Kabupaten Ende saat ini tengah melaksanakan kebijakan refocusing Dana Desa. Sebanyak 58 persen Dana Desa dialokasikan untuk pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari pelaksanaan program prioritas nasional.

Menurut Bupati, kebijakan refocusing tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pemangkasan anggaran, melainkan sebagai langkah reprioritas yang strategis dan penting guna memperkuat fondasi ekonomi masyarakat desa.

“Koperasi Desa Merah Putih adalah instrumen ekonomi rakyat. Jika dikelola dengan baik, koperasi ini akan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Ende menekankan agar para camat dan pemerintah desa tidak hanya berfokus pada aspek penganggaran, tetapi juga memastikan kesiapan implementasi di lapangan.

Ia menginstruksikan dua langkah strategis yang harus segera dilakukan, yakni menyiapkan lahan untuk pembangunan KDMP serta mempersiapkan sumber daya manusia pengelola koperasi.

Menurutnya, keberhasilan KDMP sangat ditentukan oleh kualitas pengurus. Karena itu, para pengurus koperasi perlu dibekali melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas manajerial agar mampu mengelola koperasi secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi pengelolaan keuangan desa agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan, sekaligus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Pemerintah Kabupaten Ende berharap, melalui koordinasi yang kuat dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, implementasi program prioritas nasional di tingkat desa dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.***(NP) Efrid Bata)