Modal Swadaya, Enam Desa di Ende Mandiri Operasikan Koperasi Merah Putih

Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Ende, Beni V. S. Majurutu (Foto : NP/EB)

Ende - Nusapagi.com || Sebanyak enam desa di Kabupaten Ende sukses mengoperasikan Koperasi Merah Putih (KMP) secara mandiri melalui modal swadaya masyarakat. Langkah ini menjadi bukti kemandirian warga dalam menggerakkan ekonomi desa tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pembangunan fisik dari pemerintah pusat.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Beni V. S. Majururutu di ruang kerjanya, Selasa (27/01/2026) 

Dia menyatakan bahwa keenam koperasi tersebut bergerak atas inisiatif lokal. Desa-desa tersebut meliputi Desa Wolotopo, Nila, Lisepu'u, Aejeti, Riaraja, dan Ndetundora 3.

"Koperasi operasional di enam desa ini murni inisiatif masyarakat dengan modal sendiri. Mereka bukan bagian dari rencana pembangunan gerai oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, melainkan bergerak lebih dulu," ujar Beni.

Beni menjelaskan, model bisnis yang dijalankan berfokus pada penyediaan sembako dan layanan simpan pinjam. Desa Wolotopo dan Nila saat ini telah memiliki gerai dengan memanfaatkan aset desa.

Sementara empat desa lainnya beroperasi tanpa gerai fisik dengan sistem belanja kolektif kepada distributor berdasarkan kebutuhan bulanan masyarakat.

Secara keseluruhan, terdapat 278 KMP di Kabupaten Ende. Dari jumlah tersebut, 101 KMP telah diusulkan ke PT Agrinas Pangan Nusantara untuk pembangunan gerai melalui dana APBN. Hingga saat ini, 62 desa telah disetujui pembiayaannya dan 9 desa telah menerima kucuran dana pembangunan.

Sembilan desa yang masuk tahap awal pembangunan gerai tersebut adalah Raterua, Welamosa, Nabe, Fataatu, Mbobhenga, Tenda Mbepa, Ja Moke Asa, Mukusaki, dan Embu Nggena.

Sesuai Inpres Nomor 17 Tahun 2025, mekanisme pengusulan dan pengawasan KMP berada di bawah koordinasi TNI melalui Kodim. Beni menekankan bahwa meski pembangunan fisik dibiayai negara, modal operasional tetap harus bersumber dari simpanan anggota.

"Modal awal dari anggota. Jika manajemen sudah sehat dan berkembang, baru bisa dilakukan penyertaan modal ke pihak perbankan," imbuhnya.

Guna menjaga keberlanjutan, Dinas Koperasi sebelumnya telah menghadirkan Business Assistant yang dibiayai APBN untuk menyusun rencana bisnis koperasi. Kehadiran tenaga pendamping ini dinilai sangat membantu keterbatasan personel dinas di lapangan.

Beni menargetkan pada tahun 2026 ini, lebih dari 50 persen KMP di Ende sudah dapat beroperasi secara aktif dan maju. Keberhasilan tersebut, menurutnya, akan sangat bergantung pada kesiapan modal, kualitas manajemen, dan partisipasi aktif masyarakat desa.***(NP/Efrid Bata)