Rekam Data Kependudukan Langsung di Desa, Ini Kata Kadis Dukcapil Ende Saat Perekaman Di Desa Aewora

Ende - Nusapagi.com || Kegiatan perekaman administrasi kependudukan (Aminduk) di Disdukcapil Ende kembali di gelar di desa Aewora, Kec. Maurole, Sabtu (18/09/2021). 

Kegiatan tersebut dilakukan berkat permohonan  pemerintah Desa Aewora dalam rangka menanggapi banyaknya administrasi kependudukan masyarakat di desa itu yang hingga kini masih ada yang belum mengurusnya di Disdukcapil Ende. 

Menurut kepala desa Aewora, Yulius Mangu, pendataan dan perekaman Administrasi Kependudukan (Aminduk) di desanya itu sudah di lakukan sebanyak dua kali dengan menghadirkan pihak Disdukcapil. 

Yulius mengungkapkan terima kasih kepada Disdukcapil Ende dan masyarakat Desa Aewora atas dukungannya dalam kegiatan perekaman tersebut. 

Ket. Foto : Perekaman Aminduk di Desa Aewora Bersama Disdukcapil Ende (Foto: NP/Yer)

"Kegiatan ini sudah dilakukan dua kali di desa ini dengan melibatkan Disdukcapil" Ungkap Yulius yang dihubungi media ini melalui sambungan seluler, Sabtu (19/09/2021). 

Sementara itu Kepala Disdukcapil Ende, Lambertus Siga Sare mengatakan bahwa kegiatan jemput bola ini sudah dilakukan juga di beberapa desa lainnya di Ende. 

"Hingga saat ini masih banyak desa yang melakukan permintaan untuk melakukan perekaman data kependudukan di desa-desa di luar kota Ende", ungkapnya. 

Lambertus mengatakan pihak Pemerintah Desa harus menyiapkan datanya dulu seperti Kartu Keluarga, KTP, akta perkawinan dan pernikahan, serta data kependudukan lainnya agar lebih dipermudahkan saat proses pelaksanaanya, jelas Lambertus. 

Untuk diketahui, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan jemput bola ini, diantaranya :

1. Pemerintah Desa harus mendata kebutuhan  administrasi di desa. 
2. Pemerintah Desa harus melakukan permohonan  ke Disdukcapil agar petugas bisa langsung turun ke desa. 
3. Disdukcapil akan memverifikasi dan siap terjun ke desa. 

Saat ini ada beberapa Administrasi kependudukan yang bisa langsung di cetak di lokasi seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Kematian. Sedangkan untuk KTP masih menunggu validasi dari pemerintah pusat, tutup Lambertus. (NP/Yer)